BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

BPD adalah suatu lembaga legislatif tingkat desa yang anggotanya dipilih langsung oleh masyarakat desa setempat.

Fungsi BPD :

1. Merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
3. Mengawasi dan menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa.

Wewenang BPD :

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
6. Menyusun tata tertib BPD.

Kewajiban BPD :

1. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menaati segala peraturan perundang-undangan.
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Menyerap, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
5. Memproses pemilihan kepala desa.
6. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan peribadi, kelompok, dan golongan.
7. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.
8. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Purbayan :